TOP News � Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 Republik Indonesia, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengimbau para pejabat untuk tidak korupsi.
Jika pejabat cinta Indonesia, kata pria yang akrab disapa Ahok itu, lebih baik pejabat itu tidak menyalahgunakan uang rakyat. "Cinta Indonesia itu ya jangan korupsi, jangan terima suap, jangan berpihak sama orang. Berpihaknya hanya pada konstitusi. Itu baru namanya cinta Indonesia," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (5/8/2015).
Basuki selama ini dikenal sebagai pimpinan daerah yang antikorupsi. Selama menjabat sebagai Wakil Gubernur hingga menjadi Gubernur DKI Jakarta, Basuki kerap menyampaikan pernyataan antikorupsi kepada media.
Basuki juga memiliki solusi mengurangi potensi korupsi di Jakarta, yakni dengan merealisasikan sistem transaksi nontunai.
Beberapa kebijakan yang sudah dijalankan dengan nontunai ialah seperti pembayaran gaji pekerja harian lepas (PHL), gaji pegawai negeri sipil (PNS), pembayaran retribusi pedagang kaki lima (PKL), retribusi penghuni rumah susun, serta Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Ia juga membatasi jumlah uang yang dapat ditarik setiap harinya oleh PNS DKI Jakarta. Masing-masing PNS DKI Jakarta maksimal hanya dapat menarik uang hingga jumlah Rp 25 juta setiap harinya.
Basuki merencanakan nantinya pembatasan penarikan uang kontan bagi PNS DKI Jakarta dapat lebih ditekan lagi nominalnya. "Harusnya di seluruh indonesia juga orang tidak bisa tarik kontan uang lebih dari jumlah satu kali UMP," kata Basuki.
Jika pejabat cinta Indonesia, kata pria yang akrab disapa Ahok itu, lebih baik pejabat itu tidak menyalahgunakan uang rakyat. "Cinta Indonesia itu ya jangan korupsi, jangan terima suap, jangan berpihak sama orang. Berpihaknya hanya pada konstitusi. Itu baru namanya cinta Indonesia," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (5/8/2015).
Basuki selama ini dikenal sebagai pimpinan daerah yang antikorupsi. Selama menjabat sebagai Wakil Gubernur hingga menjadi Gubernur DKI Jakarta, Basuki kerap menyampaikan pernyataan antikorupsi kepada media.
Basuki juga memiliki solusi mengurangi potensi korupsi di Jakarta, yakni dengan merealisasikan sistem transaksi nontunai.
Beberapa kebijakan yang sudah dijalankan dengan nontunai ialah seperti pembayaran gaji pekerja harian lepas (PHL), gaji pegawai negeri sipil (PNS), pembayaran retribusi pedagang kaki lima (PKL), retribusi penghuni rumah susun, serta Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Ia juga membatasi jumlah uang yang dapat ditarik setiap harinya oleh PNS DKI Jakarta. Masing-masing PNS DKI Jakarta maksimal hanya dapat menarik uang hingga jumlah Rp 25 juta setiap harinya.
Basuki merencanakan nantinya pembatasan penarikan uang kontan bagi PNS DKI Jakarta dapat lebih ditekan lagi nominalnya. "Harusnya di seluruh indonesia juga orang tidak bisa tarik kontan uang lebih dari jumlah satu kali UMP," kata Basuki.
No comments:
Post a Comment