Ahok Dorong Lurah dan Camat Calonkan Diri Jadi Anggota DPRD DKI

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai, para lurah dan camat berpotensi terpilih menjadi anggota DPRD DKI jika maju sebagai calon anggota legislatif.

Menurut Ahok, para lurah dan camat sangat berpeluang terpilih menjadi anggota DPRD DKI jika selama tugasnya bisa melayani masyarakat di wilayahnya dengan baik.

"Lurah dan camat adalah orang yang berpotensi jadi anggota DPRD asal dia bisa mengurus warganya dengan benar," ujar Ahok saat memberikan pengarahan dalam rapat evaluasi lurah dan camat di Balai Kota, Senin (9/5/2016). 

Ahok kemudian mencontohkan salah seorang PNS di Belitung Timur yang terpilih menjadi anggota DPRD setempat karena bisa melayani masyarakatnya dengan baik. Karena bisa melayani masyarakatnya dengan baik, Ahok menyebut PNS tersebut bisa dipilih oleh warga yang kultur masyarakatnya tidak sama dengan ideologi partai PNS yang maju sebagai caleg tersebut.

"Jadi, di Belitung Timur ada kampung transmigran dari Bali. Biasanya, orang Bali pilihnya partai yang merah, tetapi yang menang justru PPP. Kata mereka kami tidak peduli mau P3, P4, P5, yang pasti bapak ini (PNS yang jadi caleg) tiap kami ada ngurus perizinan di kota, pasti mudah," tutur Ahok. 

Saat ini, kebanyakan lurah dan camat banyak bertugas di wilayah yang bukan tempat ia tinggal. Namun, ke depannya, Ahok berencana ingin menempatkan lurah dan camat sesuai dengan tempat tinggalnya. 

Dengan cara ini, ia yakin pelayanan ke masyarakat akan lebih baik lagi. 

"Kan siapa tahu Bapak Ibu mau jadi anggota DPRD. Masa sama orang kampungnya sendiri kagak kepilih. Asal kalau sudah jadi anggota DPRD, jangan ada lagi UPS-UPS, pokir-pokir, anggaran siluman karena zaman sudah berubah," kata Ahok.(SUMBER)

Read More

Lulung Juga Terancam Dipecat dari wakil ketua DPRD Jika Belum Juga Dukung Ahok

TOP news - Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya resmi memecat Ketua Pengurus PPP Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Sekretaris Jenderal PPP kubu Muhammad Romahurmuziy, Isa Muchsin, mengatakan pemecatan Lulung lantaran banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Jakarta itu. 

Lulung, yang juga dikenal sebagai tokoh pemuda Tanah Abang, bakal digantikan oleh Joko Krismiyanto, yang sebelumnya menjadi wakil Lulung di PPP Jakarta. "Lulung merupakan pemrakarsa Muktamar Surabaya versi Djan Faridz," kata Isa saat dihubungi Tempo, Jumat malam, 7 November 2014.

Lulung Dan Ahok

Lulung selama ini berpihak ke kubu Suryadharma Ali. Saat menjadi Ketua Wilayah PPP Jakarta, Lulung didukung bekas Menteri Perumahan Djan Faridz. Sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Lulung kerap berseberangan dengan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pengganti Lulung, Joko Kismiyanto, mengatakan partainya bakal lebih bersinergi dengan pemerintah daerah. "Melalui perwakilan di DPRD, kami ingin turut membangun Jakarta," kata Joko. Joko mengatakan sikap permusuhan Lulung kepada Ahok bukanlah sikap resmi Partai Kabah. "Itu hanya masalah personal Haji Lulung."

Kata Joko, Lulung hanya dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Pimpinan Wilayah PPP. Oleh sebab itu, Lulung masih tercatat sebagai kader dan Wakil Ketua DPRD DKI. "Tapi kami lihat nanti. Kalau tetap tak taat asas partai, Lulung akan diganti dari anggota Dewan."

Joko juga menyebut Lulung layak diberhentikan sebagai Ketua Pimpinan DKI. Menurut dia, banyak tindakan Lulung yang berlawanan dengan partai. Lulung pernah mengatakan Romahurmuziy bodoh. "Lulung juga berkomentar kalau Muktamar Surabaya adalah muktamar setan."

Ketua PPP kubu Djan Faridz Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan pemecatan tersebut tak sah. Kata dia, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 217/G/2014/PTUN memerintahkan agar kubu Romahurmuziy tak melakukan pemecatan terhadap kader PPP. "Terlebih kepada Lulung yang merupakan kader potensial dengan perolehan suara terbanyak," kata Dimyati.

Dimyati juga berharap agar pemerintah tak turut campur tangan terhadap konflik internal partai. Ia tak mau nasib PPP terpecah belah karena campur tangan pemerintah seperti yang pernah terjadi kepada PDI. Saat itu PDI terbelah dua, yakni kubu Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi. PPP, kata dia, adalah partai pemersatu. "Bukan partai pecat-pecatan," kata dia.

Hingga saat ini Lulung tak bisa dimintai komentar. Telepon dan pesan singkat yang dikirim Tempo tidak berbalas. Hanya saja, menurut sejumlah sumber di internal PPP wilayah Jakarta, Lulung bakal menemui Joko. Lulung, kata sumber itu, ingin membicarakan pemecatan dirinya.(tempo)

sumber : bacakabar.com

Read More

TERBONGKAR!! Kedok Yusril Bikin Opini Sesat Memfitnah Ahok

Sumber foto: Aktual.com

TOP news - Bakal calon gubernur DKI Jakarta Yusril Ihza Mahendra menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak konsisten terkait rencana penataan kawasan di Luar Batang, Jakarta Utara.

Menurut Yusril, keterangan Ahok berubah-ubah soal rencana itu. Awalnya, kata Yusril, Ahok mengatakan berniat menggusur Luar Batang, tetapi kemudian berubah lagi dengan mengatakan tidak berniat menggusur kawasan tersebut.

"Pak Ahok ini sudah mencla-mencle, kemaring ngomong begitu sekarang ngomong lain lagi," kata Yusril saat ditemui di acara silaturahim yang digelar Ikatan Parantauan Minangkabau (IPM) di Anjungan Minangkabau, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (10/4/2016) sebagaimana dilansir dari Kompas.com

Sebenarnya Profesor Yusril hendak menyebar fitnah atau sedang membentuk opini?

Jelas dikatakan Ahok diberbagai media, salah satunya dimkutip dari Aktual.com bahwa 

mengenai rencana penggusuran Kampung dan Masjid Luar Batang, Sekretaris RW 3 Kelurahan Penjaringan, Hasbi mengatakan, bahwa hingga saat ini pihaknya hanya mendapatkan informasi kalau penggusuran dilakukan hanya di beberapa titik yang berdempetan dengan laut.

�Yang kena gusur cuma yang deket tanggul (laut) doang. Dari tanggul itu nanti ada jalan inspeksi sekitar 8-16 M (itu kata Pak Lurah). Tapi itu belum diukur sama Dinas Tata Kota,� ucapnya kepada Aktual.com, penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (27/3).

Untuk Rw 3 sendiri, tambah Hasbi, hanya ada dua Rt yang terkena, yakni Rt 3 dan Rt 5.

�Rw 3 itu hanya Rt 3 dan 5. Rt 5 satu rumah. Kalau Rt 3 belum jelas karena belom diukur,� tambahnya.

Yang Hasbi ketahui, ada empat RW yang terkena penggusuran. Itupun, lanjut Hasbi tidak seluruhnya.

�Rw 1, 2, 3 dan 4. Karena itukan di pinggir laut. Karena ini kan proyek tanggul raksasa (Giant sea wall) itu yak. Makanya pas di tanggul itu gak boleh ada rumah lagi biar gak rusak lagi tanggulnya,� jelas dia.

Senada dengan Hasbi, Kepala Rw 3, Saribano menjelaskan, untuk Rw yang paling banyak terkena dampak penggusuran yakni Rw 4.

�Yang jelas itu pasar ikan. Semua kalau gak salah, itu masuk Rw 4. Itu karena lokasinya kiri kanan itu kan laut itu,� ujarnya.

Mengenai penggusuran Makam dan Masjid Luar Batang sendiri, Saribano yakin, kalau bangunan bersejarah tersebut tidak akan terkena penggusuran.

sumber : beritateratas

Read More

Tiga Hal yang Bisa Menumbangkan Ahok Versi Denny JA

TOP news � Peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memaparkan tiga hal mengapa mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama �Ahok� di Pilgub DKI Jakarta tak sesulit seperti yang banyak orang kira. Apa saja tiga hal tersebut? Pertama, siapapun yang melawan Ahok akan mendapatkan otomatis sekitar 35 persen suara populasi pemilih. Mereka pemilih yang militan melawan ahok karena alasan agama. �Dari sekitar 85 persen pemilih Muslim, lebih dari 40 persen karena keyakinan agamanya, tak ingin memilih pemimpin non- muslim. Total jumlah mereka sekitar 35 persen dari keseluruhan populasi Jakarta,� kata Denny JA melalui opininya yang dikutip di Inspirasi.co. Menurut Denny, walau di atas 50 persen pemilih muslim tak mempermasalahkan pemimpin non- muslim, namun prosentase di atas 40 persen muslim garis keras yang tak sudi pemimpin non-muslim itu jumlahnya sangat signifikan. �Inilah keuntungan besar kandidat gubernur Muslim melawan Ahok head to head. Ia secara otomatis dan gratis sudah mendapatkan dukungan 35 persen. Dukungan ini bukan karena presetasi sang kandidat, tapi muntahan karena keyakinan agama membuat mereka tak ingin Ahok terpilih,� urainya. Kedua, karena sudah ada 35 persen dukungan gratis, mengalahkan Ahok hanya butuh 16 persen dari sisa 65 persen populasi. Menurut Denny, rahasia ini tak pernah diungkap oleh ahli survei manapun. Bahwa mengalahkan Ahok saat ini hanya masalah mengambil dukungan 16 persen dari 65 persen populasi yang tersisa. Siapakah 65 persen populasi tersisa itu? �Mereka adalah kumpulan pemilih yang masih mengambang sekitar 10 persen, ditambah pendukung Ahok yang fanatik sekitar 35 persen, dan bersimpati pada Ahok sekitar 20 persen,� jelasnya. Analisa Denny, suara 35 persen Ahokers tak usah direbut. Namun di luar itu masih ada 30 persen pemilih yang masih mengambang dan hanya bersimpati pada Ahok, tapi mudah berubah. �Mengalahkan Ahok hanya mengambil 16 persen dari sisa 30 persen yang bisa dipengaruhi itu, dengan tidak lagi menghitung 35 persen Ahokers! Menang dan kalah dalam pilkada DKI bisa disederhanakan dengan siapa yang bisa mengambil pemilih yang masih mengambang dan hanya bersimpati pada Ahok, sejumlah 30 persen?,�. Ketiga, 30 persen suara yang diperebutkan itu tak tertarik dengan isu SARA. Mereka justru diraih dengan prinsip good governance. Kandidat yang ingin mengambil suara mereka harus mengerjakan dua hal sekaligus. �Di satu sisi, menunjukkan bahwa dalam kinerja Ahok yang bagus tetap ada kelemahan dari sisi Good Governance. Isu yang sudah diangkat dan sudah berdentang di hati publik adalah: reklamasi pantai yang sarat korupsi, potensi korupsi pada pembelian tanah RS Waras, penggusuran yang kurang manusiawi, dan katakter Ahok yang memaki warga di publik,� katanya. �Semakin terbuka data dan kasus hukum yang bisa menunjukkan secara meyakinkan bahwa ada sisi yang tak ajeg, dan tak sesuai dengan prinsip Good Governance, semakin Ahok ditinggal oleh block 30 persen pemilih tersebut,�. Di sisi lain, kandidat penantang juga harus tak hanya mampu mengkritik Ahok. Ia juga harus punya program membangun Jakarta yang tak kalah menggebrak, heboh, pro- keberagaman dan meyakinkan. Banyak pula pemilih kosmopolitan, pro keberagaman yang karena satu dan dua hal tak suka Ahok. �Kandidat yang ingin menyusun program yang meyakinkan harus pula berdasarkan survei, FGD, depth interview agar berlandaskan apa yang publik inginkan,� bebernya. PDIP + KMP vs Ahok Jika partai besar, PDIP + Koalisi Merah Putih (KMP) bersatu dan maju dengan calon bersama, satu pasang saja, bisakah mereka mengalahkan Ahok? �Sangat bisa karena saya membaca data! Tapi tentu dengan beberapa syarat,� tegas Denny. Jika KMP dan PDIP tak bisa bersatu suara mengusung calon bersama, lanjut Denny, mereka tetap bisa bersatu di putaran kedua. Berbeda dengan pilkada daerah lain, DKI mensyaratkan pemenang pilkada haruslah minimal memperoleh dukungan 50 persen + 1. Jika Ahok tetap maju di jalur independen, PDIP mempunyai calon sendiri, dan KMP mempunyai calon sendiri, sejauh calon PDIP dan KMP kuat, Ahok bisa dipaksa dua putaran. Di putaran kedua, KMP dan PDIP bersatu mengalahkan Ahok. Namun jika PDIP dan KMP bersatu sejak awal, head to head melawan Ahok yang maju di jalur independen, calon PDIP dan KMP besar kemungkinan mengalahkan Ahok sejauh memenuhi syarat di atas. Tanpa kasus hukum yang menimpa Ahok atau lingkarannya, PDIP + KMP bisa mengalahkan Ahok murni berdasarkan perhitungan prilaku segmen pemilih. Apalagi jika nanti ada kasus hukum mengarah pada lingkaran Ahok sendiri. Dicekalnya staf khusus Ahok bernama Sunny semakin menambah keyakinan bahwa berdasarkan data, PDIP + KMP potensial mengalahkan Ahok. Kemenangan PDIP + KMP atas Ahok di pilkada DKI juga akan menyelamatkam marwah partai dari euforia calon independen. Jika Ahok menang melalui jalur independen, warung partai di pilkada semakin sepi karena semakin banyak calon menggunakan jalur independen. �10 bulan adalah waktu yang panjang. Ahok masih mungkin menang jika PDIP dan KMP tak berjumpa calon yang kuat. Namun Ahok juga mungkin kalah karena perhitungan di atas, yang distimulasi oleh calon PDIP+ KMP yang kuat,� demikian Denny JA.

Sumber: rakyatku.com

Read More

Peluncuran Aplikasi Online �GoAhok� Sebagai Dukungan Pencalonan Gubernur DKI Jakarta Secara Independen

Pada hari kamis kemarin, 31 Maret 2016, PSI (Partai Solidaritas Indonesia) yang diketuai oleh Grace Natalie berinisiatif meluncurkan aplikasi berbasis online �GoAhok�. Aplikasi ini dibuat untuk membantu mengumpulkan dukungan bagi Basuki Tjahaja Purnama yang akan maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen atau perseorangan.

Menurut Grace Natalie, aplikasi ini sebagai dukungan terhadap Teman Ahok yang sedang berusaha untuk mengumpulkan KTP masyarakat Jakarta sebagai syarat yang diperlukan agar Ahok dapat maju secara independen. Aplikasi GoAhok sendiri merupakan aplikasi �ojek� online yang dapat diunduh dengan mudah di Google Play Store, dimana pengendara motor atau ojek tersebut bertugas untuk mengambil KTP serta formulir dukungan terhadap Ahok. Kemudian, pengendara motor akan mengantarkan dokumen tersebut ke stan-stan Teman Ahok. Formulir yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pendukung Ahok, nantinya akan disalin ke dalam formulir resmi KPU untuk memenuhi persyaratan komisi.

DOWNLOAD APLIKASINYA DISINI

Adanya aplikasi ini disambut baik oleh masyarakat Jakarta. Karena, masyarakat yang akan memberikan dukungan terhadap Ahok, tidak perlu repot-repot mengantarkan KTP dan formulir. Pihak PSI juga sudah menyediakan 100 sepeda motor yang siap bertugas mengambil KTP dan formulir tersebut. Kemarin pada hari kamis siang saja Teman Ahok bahkan sudah berhasil mengumpulkan lebih dari 370.000 KTP. Masih kurang beberapa ratus ribu KTP lagi agar syarat maju secara independen yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Jakarta, dapat dipenuhi.

Jadi, bagi masyarakat Jakarta pendukung Ahok, tidak ada salahnya untuk mengunduh dan memanfaatkan aplikasi ini, agar Ahok dapat maju dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta secara perseorangan.

---

Sumber :

http://jakartaglobe.beritasatu.com/news/supporters-launch-goahok-app-boost-id-cards-collection/

Photo by :

http://news.detik.com/berita/3177097/ahok-apresiasi-aplikasi-goahok-yang-dibuat-psi

Read More

KTP Ahok-Heru Dekati Syarat Minimum KPU

Pengisian formulir dukungan untuk Ahok-Heru di Posko Teman Ahok.

Jakarta, � Dukungan KTP untuk Ahok-Heru maju di Pilkada DKI Jakarta melalui jalur independen terus mengalir. Sejak formulir dukungan untuk Ahok-Heru diedarkan oleh relawan Teman Ahok pada Jumat (11/3/2016), telah diperoleh sebanyak 416.447 KTP hingga Sabtu (2/4).

Dan perolehan KTP tersebut mendekati syarat minimum yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 532.000 KTP untuk calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) di Pilkada DKI 2017 melalui jalur indepeden.

Ahok, panggilan akrab Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, minta para relawannya tetap mengumpulkan sejuta KTP sesuai target awal. Alasannya apabila ada KTP yang diverifikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI dan dianggap tak memenuhi syarat, masih ada stok.

Mantan politisi Partai Gerindra itu  menggandeng Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono sebagai wakilnya di Pilkada DKI 2017. Duet Ahok-Heru  yang diusung Teman Ahok dideklarasikan pada Senin (7/3).

Ahok juga mendapat dukungan dari Hanura. Parpol  besutan Wiranto ini mendeklarasikan dukungannya pada Ahok Sabtu (26/3).

Sebelumnya dukungan pun diberikan oleh Nasdem. Papol pimpinan Surya Paloh ini secara resmi mendeklarasikan dukungannya pada Ahok Jumat (12/2).

Hanura dan Nasdem sepakat mendukung Ahok tanpa syarat, yakni mempersilakan Ahok maju melalui jalur independen. Kedua parpol tersebut membantu Teman Ahok mempercepat pengumpulan sejuta KTP. (arh, @arif_rhakim)

sumber :Obsessionnews

Read More

inisiator konvensi gubernur muslim ; sanusi bukan siapa-siapa kita

AMIMAZDA.COM - Inisiator Konvensi Gubernur Muslim Jakarta Fakhrurrozi Ishaq mengaku prihatin akan kasus dugaan korupsi yang menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa proses hukum terhadap Sunusi harus terus berjalan.

"Sebagai sesama Muslim, kami prihatin. Namun, dia sebagai orang salah juga harus ditangkap dan jangan dibiarkan. Hukum harus ditegakkan," kata Fakhrurrozi, saat dihubungi wartawan, Minggu (3/4/2016).

Ia juga menyampaikan bahwa para inisiator tidak berniat untuk menjenguk Sanusi di tahanan, meskipun Sanusi telah mendaftarkan diri sebagai peserta Konvensi Gubernur Muslim Jakarta.

"Enggak (bakal jenguk Sanusi di Rutan Polres Jaksel). Dia bukan siapa-siapa kita," kata Fakhrurrozi.

Konvensi ini juga diinisiasi oleh Imam Besar FPI Rizieq Syihab, Sekjen FUI KH M Al-Khaththath, Zein bin Sumaith selaku Ketua Umum PP Rabithah Alawiyah, dan KH Maulana Kamal Yusuf selaku Rois Suriah PWNU DKI Jakarta.

Sanusi awalnya masuk penjaringan bersama tokoh lain. Namun, nama Sanusi dicoret dari daftar peserta karena ia ditetapkan sebagai tersangka KPK.

Sanusi diduga menerima suap dari PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) terkait kasus pembahasan Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara serta revisi Perda Nomor 52 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.

Selain Sanusi, tokoh yang menjadi peserta konvensi antara lain adalah anggota DPD RI Dapil Provinsi Banten, Habib Ali Al-Husainy; mantan Menpora, Adhyaksa Dault; mantan anggota DPD RI, Pardi SH; serta akademisi, Ahmad Densu.

sumber: Kurnia Sari Aziza/Icha Rastika/kompas.com

Read More

lulung ; sanusi orang baik dan low profile

AMIMAZDA.COM -  Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham 'Lulung' Lunggana merasa prihatin dengan anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lulung mengatakan belum mengetahui jelas kenapa Sanusi ditangkap.

Dia baru mengetahui inisial yang ditangkap KPK, MS, seorang anggota DPRD DKI dari fraksi Gerindra.

Inisial tersebut mengarah kepada nama Mohamad Sanusi.

Namun Lulung mendukung KPK untuk menangkap koruptor.

"Ya kalau saya sih mendukung saja. Selama itu ada penggeledahan untuk menemukan alat bukti. Kita belum tau nih yang dilakukan MS. Satu dia bukan anggota fraksi saya. Nanti deh KPK akan menjelaskan masalahnya apa," ujar Lulung saat dihubungi Jumat (1/4/2016).

Lulung mengaku tidak terlalu dekat dengan Sanusi.

Tapi yang diketahuinya, Sanusi merupakan sosok yang bersahabat, tidak banyak bicara dan rendah hati.

"Orang kan kita enggak tahu ya. Orangnya baik enggak banyak omong dan low profile. Baik saja. Ya kita enggak tahu lah namanya orang. Saya saja yang kelihatannya galak saja, aslinya baik," ucap Politisi PPP tersebut.

"Yah kalau saya sih sudah lah bagi temen temen yang mau kayak begitu biarin lah yang penting saya engak. Insya Allah saya dijaga terus sama Allah. Enggak boleh jalan sini Pak Lulung, jalan sini nih. Insya Allah dijaga terus lah," tutup Lulung.

Sebelumnya diberitakan, enam orang dibawa ke kantor KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Kamis (31/3/2016) malam. (Baca: M Sanusi DPRD DKI Tertangkap Tangan (OTT), KPK Ikut Amankan Mobil Jaguar Milik M Sanusi)

Tiga penyidik KPK dan sejumlah orang yang ditangkap datang menumpang sedan Jaguar berwarna hitam.

Tiga penyidik KPK dan Sanusi yang mengenakan batik terlihat keluar dari mobil Jaguar hitam berplat nomor B 123 RX miliknya.

Di dalam bagasi mobil mewah tersebut terdapat dua tas berukuran besar.

Diduga tas tersebut merupakan barang bukti.

Tak berselang lama, setelah kedatangan sebuah minibus masuk ke dalam basement KPK dengan empat penumpang.

Ketua KPK Agus Rahardjo melalui pesan singkat membenarkan bahwa KPK tengah melakukan operasi tangkap tangan.

Namun ia menolak menjelaskan nama-nama orang yang ditangkap.

sumber: Dennis Destryawan/tribunnesw.com

Read More

Ketua DPR RI Ngamuk : Mulut Ngocor Kayak Ahok Yang Tidak Penting Saja Dapat Dukungan

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan tidak akan mundur dari rencananya untuk membangun perpustakaan DPR terbesar di kawasan Asia Tenggara. Alasannya, pembangunan perpustakaan tersebut merupakan aspirasi dari sejumlah cendikiawan Indonesia yang risau melihat negeri ini tak punya perpustakaan yang bisa dibanggakan.

"Tak ada istilah mundur dan takut. Apalagi hanya untuk membangun perpustakaan di DPR tapi berfungsi untuk umum," kata Ade, di Bogor, Jumat (2/4/16).

Tekad untuk tetap membangun perpustakaan tersebut lanjutnya, sudah bulat. Jadi harus maju terus. "Saya ini kader Soksi, maju terus pantang mundur untuk sebuah keyakinan yang dinilai baik untuk rakyat," tegasnya.

Karena itu, Ade mengaku senang-senang saja dibully lantaran rencana pembangunan perpustakaan itu. "Saya makin terkenal. Itukan bagus. Siapa takut. Yang penting jangan sampai terkenal karena melakukan korupsi," tegas dia.

Menurut Akom sapaan Ade Komarudin, pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang kotor saja didukung oleh hasil survei.

"Mulut ngocor kayak Ahok yang tidak penting saja dapat dukungan walau lewat survei untuk kembali maju sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Padahal Ahok belum teruji. Apalagi saya. Kalau mulut saya ngocor untuk membangun perpustakaan dan itu jelas sekali untuk semua rakyat Indonesia," tegasnya.

Akom menambahkan, kalau pembangunan perpustakaan terjadi dia minta BPK dan KPK langsung mengawasi proses dari awal sampai akhir. "Saya selaku Ketua DPR akan minta BPK dan KPK langsung awasi. Prosesnya harus dikontrol KPK dan BPK diperkuat oleh instansi terkait. Saya tak ingin bersama Sekjen DPR nantinya punya masalah hukum dengan pembangunan itu," ujarnya.

Terakhir, Akom juga merespon pihak-pihak yang selama ini mencurigai pembangunan perpustakaan tersebut sebagai lahan untuk korupsi. "Biasanya, orang yang curiga bahwa proyek itu akan dimaling, biasanya yang ngomong itu yang punya pengalaman maling," pungkasnya.

sumber: jpnn.com

• 
  

Read More