Lantaran Ahok Ceramah Seperti Ini, Para Ulama MUI Pada Ngakak Tertawa

Foto: Danu Damarjati/detikcom

TOP News - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bercerita soal keengganannya menghadiri undangan acara di masjid-masjid Jakarta. Hal apa yang membuatnya ogah hadir di acara di masjid-masjid?

"Saya bukan mau menghindari datang ke bapak ibu. Kadang-kadang wali kota ngajak gitu ya, ke masjid ini-masjid ini," kata Ahok di Yayasann Al Wathoniyah Asshodriyah 9, Jl Penggilingan No 36, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (23/7/2016).

Soalnya, kehadirannya di masjid rawan mendapat cap 'kampanye' jelang Pilgub DKI 2017. Meski belum memasuki kampanye, namun atmosfer jelang Pilgub DKI memang sudah mulai memanas mulai sekarang.

"Saya suka bilang, 'Janganlah.' Kenapa? Masa kampanye aku males," kata Ahok.

Ahok berbicara di depan seratusan hadirin dalam acara halal bihalal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Administrasi Jakarta Timur dan silaturahim pemuka agama dan umara. Ada Ketua MUI Jakarta Timur Ahmad Sodri yang hadir, selaku tuan rumah tempat ini juga.

Meski sering malas memenuhi undangan ke masjid-masjid, Ahok mengaku tetap menyumbang pembangunan masjid. Sumbangan yang dia berikan ke pembangunan masjid haruslah untuk masjid yang memang memerlukan suntikan dana.

"Saya suruh orang saya intip, jamaahnya naik mobil apa? Mobil mewah, nyumbangnya Rp 5 ribu salat Jumat. Ini mah tidak dikasih duit, tapi perlu dikasih tausiyah, kirim kiai, khotbahin," kata Ahok disambut tawa.

sumber: detik.com

Read More

Ahok Hapus Dana Reses Secara Tunai, DPRD DKI : Kami Ogah Jumpa Rakyat Lagi, Ngambek!

TOP News- Kebijakan Pemprov DKI tidak lagi memberikan uang tunai kepada legislator daerah untuk membiayai kegiatan politiknya mulai berdampak. Sebagian kalangan DPRD DKI ogah bertemu masyarakat saat masa istirahat persidangan atau reses.

Anggota Komisi B DPRD DKI, William Yani, mengaku sejak digulirkan kebijakan non tunai untuk dana reses, ia tidak lagi melaksanakan kegiatan tersebut.

�Saya bingung menghadapi konstituen. Dengan dana non tunai ini apa yang bisa lagi saya bantu untuk warga bila mereka meminta bantuan untuk perbaikan sarana dan prasarana di lingkungannya,� ujar pria yang akrab disapa Yani ini, Rabu (18/5).

Tidak hanya itu, politisi PDI Perjuangan inipun mengaku kerap diprotes warga. Pasalnya warga menganggap dirinya tidak lagi mempercayai mereka untuk mengurus berbagai persiapan reses.

Misalnya saja terkait konsumsi, penyewaaan pemasangan tenda dan kursi. �Sebelumnya saya mempercayakan warga dan memberikan uang kepada mereka untuk menyiapkan berbagai sarana penunjang kegiatan reses. Tapi dengan sistem keuangan saat ini tidak bisa lagi, karena harus diserahkan pihak ketiga bukan lagi ke warga,� ucap Willy.

Minta sumbangan

Belum lagi bila ada warga yang meminta sumbangan untuk perbaikan sarana seperti tempat ibadah. �Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang sudah tidak diperbolehkan lagi kami memberikan bantuan uang tunai kepada warga melalui dana reses,� tukasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Syarif. Politisi Partai Gerindra ini tidak menampik bila banyak masyarakat masih menganggap kedatangan anggota dewan ke wilayahnya dengan membawa uang untuk membantu memperbaiki lingkungannya.

�Tapi saat ini tidak bisa lagi. Ya paling saya hanya minta maaf dan menjelaskan kepada warga bahwa sistem keuangan anggaran saat ini tidak memperbolehkan hal itu. Semua sistem non tunai. Paling kami hanya menjaring berbagai keluhan dan masukan untuk kemudian kami usulkan dalam program anggaran daerah,� ungkapnya.

Temuan BPK

Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Sekretaris DPRD DKI, Yuliadi membenarkan bahwa sistem pembiayaan reses bagi anggota legislator daerah ibukota tidak lagi tunai. Melainkan harus melalui sistem transfer. Termasuk penyediaan saranan penunjang. Seperti konsumsi, tenda dan kursi diserahkan ke pihak ke tiga atau orang pendamping yang dipercaya anggota dewan yang bersangkutan yang memang tidak menerima gaji dari Pemprov DKI.

�Kemarin kami berikan uang tunai menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi tahun ini tidak kami lakukan lagi. Semua pembayaran melalui sistem transfer,� kata Yuliadi.

Sekadar diketahui 106 anggota DPRD DKI mendapat hak reses tiga kali dalam setahun, yakni April, Agustus dan November. Setiap putaran. setiap anggota wajib menyambangi konstituennya di enam titik lokasi. �Satu putaran dialokasikan anggaran belum dipotong pajak sebesar Rp102 juta melalui sistem non tunai,� pungkas Yuliadi. [jurnalpolitik.com]

Read More

Ahok: Cinta indonesia itu tidak korupsi dan tidak terima suap

TOP News � Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 Republik Indonesia, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengimbau para pejabat untuk tidak korupsi.

Jika pejabat cinta Indonesia, kata pria yang akrab disapa Ahok itu, lebih baik pejabat itu tidak menyalahgunakan uang rakyat. "Cinta Indonesia itu ya jangan korupsi, jangan terima suap, jangan berpihak sama orang. Berpihaknya hanya pada konstitusi. Itu baru namanya cinta Indonesia," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (5/8/2015).

Basuki selama ini dikenal sebagai pimpinan daerah yang antikorupsi. Selama menjabat sebagai Wakil Gubernur hingga menjadi Gubernur DKI Jakarta, Basuki kerap menyampaikan pernyataan antikorupsi kepada media.

Basuki juga memiliki solusi mengurangi potensi korupsi di Jakarta, yakni dengan merealisasikan sistem transaksi nontunai.

Beberapa kebijakan yang sudah dijalankan dengan nontunai ialah seperti pembayaran gaji pekerja harian lepas (PHL), gaji pegawai negeri sipil (PNS), pembayaran retribusi pedagang kaki lima (PKL), retribusi penghuni rumah susun, serta Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Ia juga membatasi jumlah uang yang dapat ditarik setiap harinya oleh PNS DKI Jakarta. Masing-masing PNS DKI Jakarta maksimal hanya dapat menarik uang hingga jumlah Rp 25 juta setiap harinya.

Basuki merencanakan nantinya pembatasan penarikan uang kontan bagi PNS DKI Jakarta dapat lebih ditekan lagi nominalnya. "Harusnya di seluruh indonesia juga orang tidak bisa tarik kontan uang lebih dari jumlah satu kali UMP," kata Basuki.

Penulis: Kurnia Sari Aziza

Editor: Kistyarini

Sumber : KOMPAS

Read More